Pengalihan Truk Melalui Tol Koja Barat Jangan Hanya Beratkan Angkutan Barang

Pengalihan Truk Melalui Tol Koja Barat Jangan Hanya Beratkan Angkutan Barang

Solusi alternatif untuk mengurai kemacetan di depan Polres Jakarta Utara dengan mengalihkan truk logistik dari jalan arteri ke Tol Koja Barat merupakan langkah yang tepat.

Tapi kalau hanya pengusaha truk dipaksa lewat di sana. Sementara tarif Tol Koja Barat belum terintegrasi dengan Gate Tol Kebon Bawang berarti hanya memberatkan bagi pengusaha angkutan barang. Ini sulit direalisasikan.

Hal itu ditegaskan Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Mustajab Susilo Basuki, kemarin (9/07), menanggapi Surat Edaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Surat Edaran Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono No:AI.3018/ 1/1/BPTJ 2019 tanggal 8 Juli 2019 yang ditujukan kepada Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Organda minta angkutan barang menggunakan Tol Koja Barat.

Mustajab mengatakan kalau program tersebut mau terealisasi, semua pihak terkait termasuk pengelola jalan tol harus peduli dengan membuat kebijakan tarif tol Koja Barat — yang jaraknya hanya 1 km dengan gerbang tol berikutnya– tidak memberatkan pengusaha angkutan.

Kalau biaya Tol Koja Barat tetap seperti selama ini (belum terintegrasi dengan gate tol berikutnya), keinginan BPTJ hanya sebuah ilusi yang sulit dilaksanakan, tegas Mustajab.

“Untuk merealisasikan angkutan barang melalui Tol Koja Barat, semua pihak harus mau dan mampu melakukan perubahan besar dan mendasar secara bersama sama tanpa menghitung kerugian atau keuntungan sendiri sendiri, “ujarnya.

Sementara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) merasa heran pihak BPTJ mengeluarkan edaran supaya angkutan barang menggunakan tol Koja Barat (Tol Akses Tanjung Priok).

“Kok edaran BPTJ seperti itu, terus siapa yang membayar tarif tolnya, karena gate Koja Barat belum terintegrasi dengan gate Tol Kebon Bawang. Kebijakan ini justru memicu biaya logistik jadi mahal,”ujar Adil Karim, Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta kemarin.

Adil mengingatkan BPTJ agar tidak mencampuri urusan business to business (b to b) layanan logistik antara penyedia dan pengguna jasa.

“Jangan kebablasan lah! Kalau BPTJ mau ngatur kelancaran lalu lintas di jalan raya Jabodetabek boleh-boleh saja namun jangan serta merta menyentuh B-to-B nya, kecuali tarif tol Koja Barat mau digratiskan,” ucapnya.

Surat edaran (SE) kepala BPTJ ? menyebutkan, dalam rangka efektifitas penggunaan jaringan lalu lintas di dalam dan di sekitar pelabuhan Tanjung Priok secara terkoordinasi antara Kementerian Perhubungan, BPTJ dan Pemprov DKI Jakarta, mulai 8 Juli 2019 agar pengemudi angkutan barang golongan III, IV dan V menggunakan Gerbang Tol Koja Barat.

Untuk itu, Aptrindo dan Organda diminta menghimbau pengusaha angkutan agar dapat memberikan biaya tambahan kepada transporter guna pembayaran tarif tol sesuai tarif yang berlaku.

Saat dikonfirmasi, Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan mengatakan, asosiasinya sudah mengajukan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar Gate Koja Barat di integrasikan dengan gate Kebon Bawang, Tanjung Priok.

“Integrasi kedua gate itu mendesak agar tidak terjadi dua kali pembayaran dalam jarak hanya sekitar satu kilometer saja,”ujar Gemilang.

Dia mengatakan, selama ini angkutan barang menghindari Gate Tol Koja Barat yang terletak tepat di depan pintu keluar/masuk terminal peti kemas Koja karena tarifnya belum terintegrasi dengan gate tol Kebon Bawang yang berada di jalan Yos Sudarso.

“Karena itu ruk yang hendak masuk Gate Tol Kebon Bawang dari pelabuhan Priok memilih lewat jalan arteri atau non tol Untuk menghindari bayar Tol dua kali,” ucapnya.

https://indoshippinggazette.com/2019/07/10/pengalihan-truk-melalui-tol-koja-barat-jangan-hanya-beratkan-angkutan-barang/


Share this Post: