Permendag 82, Lanjut atau Kaji Lagi

Permendag 82, Lanjut atau Kaji Lagi

Mulai Mei 2020 nanti bakal menjadi tonggak baru pelayaran nasional. Karena penerapan Permendag 82 tahun 2017 yang mewajibkan ekspor batubara, CPO dan impor beras menggunakan kapal dalam negeri.

Namun Adaro Energy Tbk minta supaya penerapan kebijakan tersebut di kaji kembali, sembari menunggu kesiapan berbagai pihak.

Meski begitu, Wakil Ketua Umum III DPP INSA, Darmansyah Tanamas memperkirakan hanya 10% angkutan ekspor batu bara yang menggunakan kapal nasional pada saat kebijakan tersebut diberlakukan.

“Itu adalah bagian dari rencana beyond cabotage yang diharapkan bisa mendongkrak kembali kejayaan pelayaran nasional di kancah dunia seperti di era tujuh-delapan puluhan,,” kata Darmansyah kepada wartawan, akhir pekan lalu, di Jakarta.

Darmansyah mengaku prihatin, mengingat hingga saat ini hanya sekitar 5%, ekspor batubara yang diangkut menggunakan kapal dalam negeri. Padahal, produksi batu bara nasional antara 400-500 juta ton per tahun atau sekitar 30 juta ton per bulan dan separuhnya diekspor.

“Kalau kapasitas angkut barge 50.000 ton, maka butuh 600 unit tongkang per bulan untuk angkutan domestik dan ekspor. Sayangnya, dari sekitar 300 angkutan ekspor, baru 5% yang menggunakan kapal nasional,” ungkapnya.

Darmansyah mengungkapkan jika INSA sampai sekarang masih menunggu roadmap yang sedang digodok oleh INDEF. “Kami juga menunggu petunjuk teknisnya,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk, Garibaldi Thohir menyatakan agar implementasi kebijakan ini dikaji kembali secara matang, menunggu kesiapan semua pihak. “Teman-teman di INSA semua siap enggak?,” katanya di Jakarta Selatan, Rabu (15/5).

Boy Thohir (panggilan akrabnya) khawatir, saat aturan itu diberlakukan, dan bilangnya siap, ternyata kapal tidak ada. “Takutnya kebijakan untuk kepentingan nasional, tapi enggak bisa diterapkan,” ujarnya.
Menurut Boy, para pembeli batubara Adaro dari luar negeri, semua sudah memiliki kapal sendiri.



Share this Post: