Pengelolaan Pelabuhan Oleh Asing : Menhub Janji Evaluasi

Pengelolaan Pelabuhan Oleh Asing : Menhub Janji Evaluasi

Ke­­men­terian Perhubungan akan mengevaluasi kerja sama pengembangan dan pengelolaan fasilitas pelabuhan di Indonesia oleh perusahaan asing, kendati kerja sama itu berbentuk konsesi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengevaluasi kerja sama dalam bentuk konsesi pengelolaan fasilitas pelabuhan oleh asing. Evaluasi itu mencakup apakah selama ini kerja sama konsesi itu fair untuk Indonesia.

Namun, Menhub menegaskan kerja sama dengan asing di pelabuhan hanya terbatas pada pemanfaatan konsesi, sebagai cara untuk memangkas ketergantungan pada APBN.

Budi Karya menyebutkan satu pelabuhan saja membutuhkan dana APBN setidaknya Rp10 miliar.

“Jadi, yang dikerjasamakan hanya konsesi. Jadi, salah besar kalau kami menjual Tanah Air,” ujarnya dalam Rapat Kerja Ditjen Perhubungan Laut 2019, Senin (8/4).

Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

Sejauh ini, kerja sama pengelolaan pelabuhan dengan asing baru dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Di Tanjung Priok, PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dikelola oleh perusahaan patungan antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC dengan Hutchison Ports Holding (HPH) sejak 1999. Bersama dengan PT Hutchison Ports Indonesia (HPI), IPC juga membangun dan melakukan joint operation (JO) Terminal Peti Kemas (TPK) Koja sejak 1998. IPC juga membentuk perusahaan patungan dengan Mitsui & Co., Ltd.,PSA International Pte Ltd, dan Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) bernama PT New Priok Container Terminal (NPCT) 1 untuk mengoperasikan Terminal Kalibaru 1 (NPCT 1) sejak 2016.

Di Pelabuhan Tanjung Perak, Pelindo III bersama-sama DP World --setelah mengakuisisi P&O Dover (Holdings) Limited-- mengelola Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS) sejak 2006. Privatisasi TPS oleh P&O Dover berlangsung mulai 1999 dengan kepemilikan saham 49%.

Untuk mengurangi dependensi pada APBN, Menhub menegaskan pemerintah mendesain proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Ke depan, pemerintah juga akan membuka kesempatan bagi BUMN dan perusahaan swasta untuk mengelola beberapa pelabuhan dengan skema KPBU.

Sebanyak 14 pelabuhan tengah disiapkan, meliputi Anggrek, Bau-bau, Belang-Belang, Tahuna, Tobelo, Wanci, Serui, Kaimana, Pomako, Saumlaki, Dobo, Banggai, Labuan Bajo, dan Namlea.

“Apabila Dobo dan Gorontalo bisa dikerjasamakan dengan swasta, paling tidak APBN-nya satu tahun Rp50 miliar itu bisa dipakai untuk membangun Rote, Miangas, pulau-pulau di sekitar Papua,” kata Budi Karya.

Sebelumnya, calon presiden Prabowo Subianto mengkritik langkah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mengizinkan asing ikut mengelola bandara dan pelabuhan di Indonesia.

MENDUKUNG

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) Yukki N Hanafi menilai investasi asing di pelabuhan seharusnya bukan menjadi momok bagi perekonomian nasional.

Menurutnya, investasi tersebut harus dilihat sebagai upaya peningkatan daya saing pelabuhan Indonesia yang dapat menekan biaya logistik.

Dia menuturkan investasi asing maupun nasional akan berdampak positif selama memang adil bagi negara.

“Intinya di situ, jangan sampai negara dirugikan oleh bentuk investasi nasional maupun penanaman modal asing ,” kata Yukki.

Menurutnya, hampir seluruh engara termasuk negara di Asia Tenggara membuka investasinya bagi asing di pelabuhan termasuk Vietnam, Thailand, dan Malaysia. PMA di pelabuhan bukan merupakan hal yang tabu terutama dalam bisnis kontainer.

Dia juga sepakat dengan Menteri Perhubungan Budi Karya yang akan mengevaluasi perjanjian kerja sama dengan asing yang sudah berjalan cukup lama.

“Sebenarnya supaya lebih menarik seharusnya daftar negatif investasi pelabuhan dibuka saja, karena selama ini pelabuhan masuk negatif list. Kalau logistik dibuka kenapa infrastruktur pelabuhan tidak, justru kalau ada alternatif pilihan seperti Patimban, dibantu Jepang, Pelindo jadi ada kompetisinya,” katanya.

Kerja sama asing dengan BUMN atau swasta yang mengelola pelabuhan memang perlu dievaluasi dalam jangka panjang. Alasannya, perlu ada pertimbangan juga kerja sama dilakukan dengan swasta nasional yang lebih menguntungkan.

Selama ini, investasi di pelabuhan masih kurang menarik bagi investor asing karena aturan DNI yang masih mengharuskan kepemilikan saham maksimal 49%. Padahal, investasi di bidang logistik sudah dibuka untuk asing hingga kepemilikan saham 67%, seharusnya investasi infrastruktur di pelabuhan pun sama.

“Jangan sampai ada anggapan hanya melindungi BUMN semata, harus berani bersaing, pelabuhan di Indonesia secara biaya lebih tinggi, bertambat di Indonesia lebih mahal dibandingkan negara Asean lainnya,” tegasnya.

Dia menilai semakin banyak asing dan swasta yang berkolaborasi akan membuat persaingan usaha menjadi lebih sengit dan ujungnya ongkos logistik akan menjadi lebih rendah.

Menurutnya, masa proteksi pelabuhan sudah terlewat dan sudah bukan menjadi isu utama karena daya saing menjadi fokus utama yang harus dikedepankan oleh pemerintah. Hal itu mengingat keberhasilan negara tetangga dalam mengefisiensikan biaya kepelabuhanan.

Sementara itu, bagi perjanjian yang sudah berjalan memang perlu ada evaluasi saat akan melakukan perpanjangan kontrak.

“Perpanjangan itu evalausi tentu harus menguntungkan negara ini, bukan semata pajak pelabuhan tapi di daya saing juga pintu ekspor dan impor,” imbuhnya.

https://koran.bisnis.com/read/20190409/450/909383/pengelolaan-pelabuhan-oleh-asing-menhub-janji-evaluasi


Share this Post: